Minggu, 04 November 2018

COBIT

AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Image result for gunadarma

DISUSUN OLEH
        ARYA DWI PRAMUDITA             (11115069)
        MOHAMMAD FAISAL .H            (14115280)
        RIZKI APRILIA DWIJAYANTI   (16115138)




SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2018/2019

-----------------------------------------------

Control Objectives for Information and Related Technologies

BAB 1 PENDAHULUAN

      Pengendalian (controlling) adalah salah satu fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, yang merupakan manifestasi dari usaha manajemen untuk mengurangi resiko kerugian dan penyimpangan dalam suatu organisasi. Pengendalian Internal yang efektif merupakan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan sebuah organisasi. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, dapat membantu dalam mencapai tujuan organisasi yang antara lain dapat mengurangi resiko kerugian organisasi, menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan sesuai, serta meningkatkan efisiensi. Dengan semakin dominannya penggunaan komputer dalam membantu kegiatan operasional diberbagai organisasi, maka diperlukan standar-standar yang tepat sebagai alat pengendali internal untuk menjamin bahwa data elektronik yang diproses adalah benar. Sehingga data elektronik tersebut menghasilkan pelaporan keuangan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangannya terdapat banyak standar – standar kontrol yang muncul dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan diuraikan salah satu standar kontrol untuk EDP (Electronic Data Processing) yaitu COBIT (Control Obejctive for Information and related Technology). Framework COBIT digunakan untuk menyusun dan menerapkan model audit sistem infromasi dengan tujuan untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak manajemen organisasi untuk perbaikan pengelolaan sistem informasi di masa mendatang. COBIT dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan dalam memahami dan mengelola resiko serta keuntungan yang behubungan dengan sumber daya informasi organisasi.


BAB 2 PEMBAHASAN TEORI

2.1 Kriteria Informasi Berdasarkan COBIT
    
Terdapat beberapa aspek menurut CobIT (Control Objectives for Information and Related Technology) untuk memenuhi tujuan bisnis, informasi perlu memenuhi kriteria tertentu, adapun 7 kriteria informasi yang menjadi perhatian COBIT, yaitu sebagai berikut:

  1. Effectiveness (Efektivitas). Informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis, konsisten dapat dipercaya, dan tepat waktu.
  2. Effeciency (Efisiensi). Penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya (yang paling produktif dan ekonomis) yang optimal.
  3. Confidentially (Kerahasiaan). Berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi/tidak berwenang.
  4. Intergrity (Integritas). Berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data/informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspetasi dan nilai bisnis.
  5. Availability (Ketersediaan). Fokus terhadap ketersediaan data/informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Ini juga terkait dengan pengamanan atas sumber daya yang diperlukan dan terkait.
  6. Compliance (Kepatuhan). Pemenuhan data/informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian/kontrak untuk proses bisnis.
  7. Reliability (Handal). Fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan.


      Evaluasi terhadap efektivitas sistem harus dilakukan. Untuk mengetahui apakah sistem dan informasi yang dihasilkan telah efektif atau belum, auditor harus mengetahui karakter pemakai dan kebutuhannya.

      Selanjutnya perlu dievaluasi apakah sistem telah menggunakan sumber data yang minimal untuk menghasilkan output yang diperlukan. Sistem yang efisien dan efektif, menjaga harta, dan integritas data hanya dapat dicapai jikalau manajemen membuat sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal ini bersifat general control dan application control (Gondodiyoto, 2007:263).

2.2 COBIT

      Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) dapat definisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association (ISACA) melalui lembaga yang dibentuknya yaitu Information and Technology Governance Institute (ITGI) pada tahun 1992. Secara terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat control objectives untuk bidang teknologi informasi, dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi audit. Menurut IT Governance Institute, COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen and pengguna (user) untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis dalam perusahaan. COBIT memungkinkan kebijakan pembangunan yang jelas dan baik untuk seluruh organisasi kontrol TI. COBIT menekankan peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai dicapai dari TI, dan memungkinkan pengaturan dan penyederhanaan pelaksanaan pada kerangka COBIT.

2.3 Sejarah Perkembangan COBIT 

      COBIT yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1996, mengalami perubahan berupa perhatian lebih kepada dokumen sumber, revisi pada tingkat lebih lanjut serta tujuan pengendalian rinci dan tambahan seperangkat alat implementasi (implementation tool set) pada edisi keduanya yang dipublikasikan pada tahun 1998. COBIT pada edisi ketiga ditandai dengan masuknya penerbit utama baru COBIT yaitu ITGI. COBIT edisi 4.1 diperluas dengan arahan lebih kepada IT Governance. COBIT edisi kelima merupakan versi terakhir dari tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dengan mencakup keseluruhan dari COBIT 4.1 dengan tambahan tentang Risk IT dan Val IT. ISACA telah meluncurkan Val IT yang berhubungan dengan proses COBIT untuk proses manajemen senior yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai baik dari investasi TI.

2.4 Tujuan Pembentukan COBIT

     Tujuan diluncurkan COBIT adalah untuk mengembangkan, melakukan riset dan mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu up to date untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan bahasa lain, COBIT dapat pula dikatakan sebagai sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen and pengguna (user) untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis, meningkatkan tingkatan kemapanan proses dalam IT dan memenuhi ekspektasi bisnis dari IT. 
      COBIT mampu menyediakan bahasa yang umum sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Adopsi yang cepat dari COBIT di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan semakin besarnya perhatian yang diberikan terhadap corporate governance dan kebutuhan perusahaan agar mampu berbuat lebih dengan sumber daya yang sedikit meskipun ketika terjadi kondisi ekonomi yang sulit. Fokus utama COBIT adalah harapan bahwa melalui adopsi COBIT ini perusahaan akan mampu meningkatkan nilai tambah melalui penggunaan TI dan mengurangi resiko-resiko inheren yang teridentifikasi didalamnya.

2.5 Kegunaan COBIT

Dalam membantu auditor, COBIT memiliki fungsi – fungsi diantaranya adalah :
 Meningkatkan pendekatan/program audit
Mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci
Memberikan petunjuk untuk IT governance
Sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS/IT
Meningkatkan control IS/IT
Sebagai standarisasi pendekatan/program audit.

2.6 Kerangka Kerja COBIT


                   FRAMEWORK COBIT

COBIT merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang berkaitan dengan teknologi informasi, yang dipublikasikan oleh Information System Audit and Control Foundation di tahun 1996 dan di-update pada tahun 1998 dan 2000. COBIT dibuat dengan tujuan melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sekumpulan kontrol teknologi informasi, yang dapat diterima secara internasional bagi kepentingan auditor dan manajer bisnis suatu organisasi. COBIT mengelompokkan semua aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi menjadi 33 proses yang terbagi ke dalam empat buah domain proses, meliputi :

1. Plan and Organise (10 proses)

Meliputi strategi dan taktik yang berkaitan dengan identifikasi pemanfaatan IT yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis.

Proses dalam domain ini adalah :

  • Menetapkan rencana strategis TI
  • Menetapkan susunan informasi
  • Menetapkan kebijakan teknologi
  • Menetapkan hubungan dan organisasi TI
  • Mengelola investasi IT
  • Mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen
  • Mengelola sumberdaya manusia


2. Acquire and Implement (7 proses)

Merupakan domain proses yang merealisasikan strategi IT, serta solusi – solusi IT yang diperlukan untuk diterapkan pada proses bisnis organisasi. Pada domain ini pula dilakukan pengelolaan perubahan terhadap sistem eksisting untuk menjamin proses yang berkesinambungan.

Langkah – langkah domain ini adalah :

  • Mengidentifikasi solusi terotomatisasi
  • Mendapatkan dan memelihara software aplikasi
  • Mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi
  • Mengembangkan dan memelihara prosedur
  • Memasang dan mengakui system
  • Mengelola perubahan


3. Delivery and Support (13 proses)

Domain ini berfokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari IT. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi – aplikasi dalam sistem IT dan hasilnya, dan juga, proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem IT tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk isu atau masalah keamanan dan juga pelatihan.

Proses dalam domain ini adalah :

  • Menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan
  • Mengelola pelayanan kepada pihak lain
  • Mengelola kinerja dan kapasitas
  • Memastikan pelayanan yang kontinyu
  • Memastikan keamanan system


4. Monitor and Evaluate (3 proses)
Merupakan domain yang memberikan pandangan bagi pihak manejemen berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan dari proses yang berlangsung dengan kendali-kendali yang diisyaratkan.

Proses dalam domain ini sebagai berikut :

  • Memonitor proses
  • Menaksir kecukupan pengendalian internal
  • Mendapatkan kepastian yang independen


Kerangka kerja COBIT juga memasukan hal-hal berikut :

1. Maturity Models
Untuk memetakan status maturity proses-proses TI (dalam skala 0 – 5) dibandingkan dengan “the best in the class in the Industry” dan juga International best practices.

Skala-skala maturity models akan dijabarkan sebagai berikut :


  • Skala 0 - Not Existance
Karena perusahaan tidak menyadari pentingnya membuatperencanaan strategis di bidang teknologi informasi. Dalam skala ini penting untuk dilakukan evaluasi pengendalian dan dijadikan sebagai temuan yang penting.


  • Skala 1- Initial

Adanya fakta- fakta bahwa perusahaan telah menyadari akan pentingnya pembuatan perencanaan strategis di bidang teknologi informasi. Namun, tidak ada prosesyang distandarisasi; perencanaan, perancangan dan manajemen masih belum terorganisir dengan baik. Dalam skala ini keperluan untuk dijadikan temuan tidak diutamakan, karena tingkat kemungkinan terjadinya resiko tidak sebesar skala nol.


  • Skala 2 - Repeatable

Perusahaan telah menetapkan prosedur untuk dipatuhi oleh karyawan, namun belum dikomunikasikan dan belum adanya pemberian latihan formal kepada setiap karyawan mengenai prosedur; dan tanggung jawab diberikan sepenuhnya kepada individu sehingga pemberian kepercayaan sepenuhnya kemungkinan dapat terjadi penyalahgunaan.


  • Skala 3 - Defined

Seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan,serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem komputerisasi yang baik, namun belum ada proses evaluasi terhadap sistem tersebut, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya penyimpangan.


  • Skala 4 - Managed

Proses komputerisasi telah dapat dimonitor dan dievaluasi denganbaik, manajemen proyek pengembangan sistem komputerisasi sudah dijalankan denganlebih terorganisir.


  • Skala 5 - Optimised

Best Practices (pedoman terbaik) telah diikuti dan diotomatisasi pada sistem berdasarkan proses yang terencana, terorganisir dan menggunakan metodologi yang tepat.

2. Critical Success Factors (CSFs)
Adalah arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atas proses TI.

3. Key Goal Indicators (KGIs)
Merupakan kinerja proses-proses TI sehubungan dengan business requirement.

4. Key Performance Indicators (KPIs)
Adalah kinerja proses-proses TI sehubungan dengan process goals.

2.7 Pengguna COBIT

COBIT dirancang untuk digunakan oleh tiga pengguna berbeda, yaitu:


  1. Manajemen
    Dengan penerapan COBIT, manajemen dapat terbantu dalam proses penyeimbangan resiko dan pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang tidak dapat diprediksi.
  2. User
    Pengguna dapat menggunakan COBIT untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga.
  3. Auditor
    Dengan penerapan COBIT, auditor dapat memperoleh dukungan dalam opini yang dihasilkan dan/atau untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada.


BAB 3 CONTOH KASUS

Pengamanan sistem Teknologi Informasi pada suatu organisasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Pengelolaan yang baik terhadap keamanan sistem Teknologi Informasi dapat meningkatkan nilai kepercayaan internal maupun eksternal organisasi untuk memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai pendukung kegiatan organisasi.

Untuk memastikan tingkat keamanan sistem Teknologi Informasi pada PT. XYZ Indonesia, perlu dilakukan audit untuk mengukur tingkat Keamanan Sistem dari Teknologi Informasi yang ada. Dengan adanya audit ini diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan sistem Teknologi Informasi pada PT. XYZ Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan kontrol dan audit menggunakan Framework COBIT pada PT. XYZ Indonesia dimaksudkan untuk menguji dan mengetahui tingkat pengelolaan keamanan sistem Teknologi Informasi yang diterapkan pada PT. XYZ Indonesia dan memberikan merekomendasikan alternatif pengembangan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas keamanan sistem, dengan batasan-batasan tujuan: 
  1. Mengelola ukuran-ukuran keamanan pada PT. XYZ Indonesia.
  2. Identifikasi, autentikasi dan akses pada PT. XYZ Indonesia.
  3. Manajemen account pemakai pada PT. XYZ Indonesia.
  4. Pengontrolan user pada account user serta identifikasi terpusat manajemen hak-hak akses.
  5. Laporan pelanggaran dan aktivitas keamanan pada PT. XYZ Indonesia.
  6. Penanganan kejadian,  pengakuan ulang, kepercayaan rekan dan otorisasi transaksi pada PT. XYZ Indonesia
  7. Proteksi pada fungsi-fungsi keamanan pada PT. XYZ Indonesia.
  8. Manajemen kunci kriptografi pada PT. XYZ Indonesia.
  9. Pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan perangkat lunak yang tidak benar, arsitektur firewall dan hubungan dengan jaringan public serta proteksi pada nilai-nilai elektronis pada PT. XYZ Indonesia.

Tahapan metodologi yang diterapkan untuk mengetahui Kontrol Objetif Memastikan Keaman Sistem, akan dilakukan sebagai berikut :

  • Pengumpulan data, anatara lain dengan melakukan pengamatan, wawancara dan observasi sederhana terhadap organisasi untuk mendapatkan informasi yang berupa dokumentasi strategi, tujuan, struktur organisasi dan tugas, kebijakan teknologi informasi dan data penunjang lainnya.
  • Metode yang dipakai dalam pembuatan audit “Memastikan Keamanan Sistem” mengacu pada standar IT
Dengan mengunakan COBIT akan dilakukan tahapan - tahapan sebagai berikut :
  1. Menemukan pemahaman tentang kebutuhan bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi dan risiko yang mungkin terjadi terkait dengan Keamanan Sistem [DS-5].
  2. Melakukan evaluasi dengan menilai efektivitas control measure yang ada, atau tingkat pencapaian kontrol obyektif keamanan  sistem [DS-5]
  3. Menilai kepatuhan, dengan menjamin control measure yang telah ditetapkan  akan berjalan sebagaimana mestinya, konsisten dan berkelanjutan serta menyimpulkan kesesuaian lingkungan kontrol.
  4. Memperkirakan resiko yang mungkin terjadi karena tidak mematuhi kontrol objektif [DS-5].
  5. Memberikan Rekomendasi yang diperlukan pada hal-hal yang terkait dengan keamanan sistem [DS-5].
IMPLEMENTASI

A. Memeriksa arsitektur teknologi informasi yang dapat mewadahi kebutuhan interkoneksi dengan standar transaksi yang telah berjalan, seperti : EDI (Electronic Data Interchange), Messaging (ISO, XML, SWIFT, dll), WAP dan standar lainnya.

Dari definsi CSF Teknologi secara umum, maka akan mendapatkan pemdekatan yang dilakukan untuk menilai hal kritis yang timbul dari area Keamanan Sistem [DS-5] berupa kebutuhan integrasi dan arsitektur keamanan dengan pemakaian teknologi kemanan yang layak dan memiliki standar.

  1. Seluruh rencana keamanan dikembangkan meliputi pembangunan kesadaran personil, penetapan standar dan kebijakan yang jelas, identifikasi efektifitas biaya dan pengembangan berkelanjutan serta pemberdayaan dan  monitoring.
  2. Adanya kesadaran bahwa perencanaan keamanan yang baik.
  3. Manajemen dan Staff memiliki pemahaman yang cukup terhadap kebutuhan keamanan dan memiliki kesadaran dan untuk bertanggung jawab atas keamanan mereka sendiri.
  4. Bagian keamanan memberikan laporan kepada senior manajemen dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perencanaan keamanan.
  5. Evaluasi Pihak ketiga atas arsitektur dan kebijakan keamanan dilakukan secara periodik
  6. Adanya program generator akses yang mengidentifikasi layanan keamanan.
  7. Bagian keamanan memiliki kemampuan untuk mendeteksi, merekam, meneliti, melaporkan dan malakukan tindakan yang sesuai dengan gangguan keamanan yang terjadi, dan mengurangi terjadinya gangguan dengan pengujian dan monitoring keamanan.
  8. Adannya proses pengelolaan user yang terpusat dan sistem yang menyediakan identifikasi dan autorisasi user dengan cara yang efisien dan standar.
  9. Proses autentifikasi user tidak membutuhkan biaya tinggi, jelas dan  mudah digunakan.
B. Mengukur Indikator Capaian Hasil yang ditetapkan kerangka COBIT dalam Key Goal Indicator (KGI) dan Key Performance Indicators

  • [70%] Tidak ada kejadian yang menyebabkan kebingungan publik
  • [90%] Adanya laporan langsung atas peristiwa ganguan keamanan.
  • [80%] Adanya kesesuaian antara hak akses dan tanggung-jawab organisasi
  • [70%] Berkurangnya jumlah implementasi-implemetasi baru, mengakibatkan penundaan atas keamanan
  • [80%] Terpenuhinya kebutuhan keamanan minimal
  • [80%] Berkurangnya jumlah insiden yang diakibatkan oleh akses yang tidak diotorisasi, kehilangan dan ketidaklengkapan informasi

Indikator Kinerja yang digunakan dibutuhkan untuk medukung tercapainya Indikator Tujuan dari DS-5 (Memanstikan Kemanan Sistem), dimana indikator tersebut telah didefinisikan dalam Framework COBIT sebagai berikut :

  • Berkurangnya Jumlah aduan, perubahan permintaan dan perbaikan yang berkaitan dengan layanan keamanan.
  • Jumlah downtime yang disebabkan oleh peristiwa yang berkaitan dengan keamanan.
  • Berkurangnya jumlah permintaan perubahan atas administrasi keamanan.
  • Meningkatnya jumlah sistem yang dilengkapi proses deteksi atas penyusupan.
  • Berkurangnya selisih waktu antara deteksi, pelaporan dan aksi atas peristiwa gangguan keamanan.

C. Perhitungan Model Maturistas, dimana Model ini akan merupakan diskripsi dari posisi relatif perusahaan terhadap kondisi industri, maupun kondisi yang diinginkan kedapannya terkait dengan visi dan misi PT. XYZ Indonesia sebagai enterprise. Dari hasil audit yang diukur dengan menginterpretasikan bobot nilai jawaban terhadap jumlah pertanyaan yang mewakili kontrol obyektif pada DS-5 COBIT, diperoleh nilai indeks maturitas 3,46. skala yang didefinsikan terkait dengan maturitas pada Framework COBIT akan mengacu pada tabel berikut :


SKALA       MATURITY
---------------------------------------------------------
0 – 0.5         Non-Existent (Tidak ada)
0.51 – 1.5    Initial/Ad Hoc (Inisial)
1.51 – 2.5    Repeatable But Intuitive (Pengulangan Proses berdasarkan intuisi)
2.51 – 3.5    Defined Process (Proses Telah didefiniskan)
3.51 – 4.5    Managed and Measurable (Dikelola dan terukur)
4.51 – 5       Optimised (Optimaisasi)

KESIMPULAN

Dari hasil perencanaan Implementasi diatas akan diperoleh data-data hasil  temuan audit. Data-data hasil temuan audit ini nantinya akan dibagi  menjadi ringkasan-ringkasan yang dimasukkan ke dalam kategori berikut :

  • Temuan Audit yang sifatnya kondisi maupun pernyataan, misalnya:
  1. Belum pernah terjadi serangan dari luar terhadap security sistem jaringan
  2. Belum pernah terjadi indisipliner staff pengelola keamanan sistem yang berakibat fatal pada berlangsungnya operasional sistem.  
  • Temuan audit yang membutuhkan perhatian dengan segera, rekomendasi dari area permasalahan misalnya akan berupa:
  1. Penting adanya evalusi Hak akses user secara priodik dengan teratur dan dilakukan direview evaluasi bahwa hak akses tersebut masih relevan dengan kebutuhan organisasi, dimana pada PT. XYZ telah dilakukan, namun frekuensi per periodenya belum ditetapkan dengan jelas
  2. Belum digunakan teknik kriptografi sistem aplikasi yang dikembangkan, sehingga akan menciptakan potensi lubang keamanan sistem yang cukup signifikan.
  • Temuan Audit yang telah dilakukan namum, dapat dioptimalisasikan aktivitasnya, bagi terciptanya Tata Kelola IT pada PT. XYZ Indonesia dengan lebih baik, misalnya :
  1. Adanya evaluasi sistem keamanan oleh pihak ketiga sekitar 4 per periode.
  2. Bagian keamanan jaringan secara aktif melakukan deteksi atas penyalahgunaan akses.
  3. Setiap transaksi tercatat dalam log file yang terkelola baik dan terpusat.
  4. Telah ada mekanisme peringatan terhadap user yang terdeteksi melakukan percobaan akses di luar otoritasnya.

Dari hasil Temuan kemudian akan dibuat rekomendasi-rekomendasi yang dibuat untuk pembenahan Infrastruktur keamanan IT pada PT XYZ ini. Rekomendasi-rekomendasi ini nantinya bisa dibagi menjadi :

Rekomendasi Mempertahankan Aktifitas, seperti:

  • Adanya evaluasi pihak ketiga atas arsitektur keamanan jaringan yang telah dilakukan secara periodik [4x  dalam setahun ]
  • Adanya pengamanan khusus atas transaksi tertentu yag hanya dapat dilakukan pada terminal-terminal tertentu saja dengan sistem user yang telah dilakukan pengelolaan secara terpusat
  • Adanya upgrade berkala pada sistem keamanan yang digunakan.
  • Telah digunakannya sistem firewall yang melindungi jaringan internal dengan jaringan publik dan adanya pengaman akses jaringan secara hardware (dengan dilakukan pendaftaran mac address untuk host yang diijinkan terkoneksi dalam jaringan).
Rekomendasi Meningkatkan Aktifitas Dengan Manajerial Yang Lebih Baik, seperti:

  • Traning mengenai keamanan sistem untuk semua personil PT. XYZ Indonesia harus selalu ditingkatkan [Rekomensai Usulan Proyek Peningkatan SDM]
  • Sebaiknya dilakukan review dan validasi ulang secara berkala terhadap account user untuk meningkatkan integritas akses.
  • Transaksi-transaksi penting hendaknya dilengkapi dengan konsep/teknik digital signature. [Rekomendasi Usulan Proyek Infrastruktur dan Autorisasi Modern]
  • Perlunya peningkatan pengelolaan user jaringan sehingga seluruh komputer menggunakan otorisasi terpusat, sehingga tidak ada lagi istilah supporting komputer yang dapat di install bebas tanpa otorisasi dari admin jaringan.
  • Review atas hak akses user secara periodik untuk memastikan hak akses yang diberikan selalu sesuai dengan kebutuhan organisasi (tidak hanya bersifat insindental).
Rekomendasi yang bersifat investasi dan pembernahan infrastruktur, seperti:

  • Peningkatan Sistem Keamanan Teknologi Informasi dengan memanfaatkan teknologi biometrik, dynamic passwaord maupun teknologi pengamanan terkini lainnya.
  • Sebaiknya pengamanan (password) sistem aplikasi menggunakan teknik enkripsi/kriptografi.


DAFTAR PUSTAKA

COBIT 4.0, Control Objectives, Management Guidelines and Maturity Models. IT Governance Institut. 2005

Fitrianah, Devi dan Yudho Giri Sucahyo. AUDIT SISTEM INFORMASI/TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN KERANGKA KERJA COBIT UNTUK EVALUASI MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DI UNIVERSITAS XYZ. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Sasongko, Nanang. PENGUKURAN KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI. 4.1, PING TEST DAN CAAT PADA PT.BANK X Tbk. DI BANDUNG. Jurursan Akuntansi Fakultas .Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Cimahi, Bandung

Jumat, 19 Oktober 2018

Pengendalian Internal, Standar dan Panduan untuk Audit SI

AUDIT TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Image result for gunadarma

DISUSUN OLEH
        ARYA DWI PRAMUDITA             (11115069)
        MOHAMMAD FAISAL .H            (14115280)
        RIZKI APRILIA DWIJAYANTI   (16115138)




SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA
PTA 2018/2019



BAB I PENDAHULUAN


1.1 Tentang Audit Sistem Informasi
Audit sistem informasi adalah fungsi dari organisasi yang mengevaluasi keamanan aset, integritas data, efektifitas dan efisiensi sistem dalam sistem informasi berbasis komputer. Kebutuhan audit ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1.      Kemungkinan kehilangan data.
2.      Kemungkinan kesalahan penempatan sumber daya akibat kesalahan pengambilan keputusan yang diakibatkan karena kesalahan pemrosesan data.
3.      Kemungkinan komputer rusak karena tidak terkontrol.
4.      Harga komputer hardware, software sangat mahal.
5.      Biaya yang tinggi apabila ada error pada computer
6.      Kebutuhan privacy dari organisasi/seseorang.
7.      Kebutuhan untuk mengontrol penggunaan komputer.
Para auditor sistem informasi secara khusus berkonsentrasi pada evaluasi kehandalan atau efektifitas pengendalian / kontrol pada sistem. Kontrol adalah sebuah sistem untuk mencegah, mendeteksi atau memperbaiki situasi yang tidak teratur. Terdapat tiga aspek penting yang berkaitan dengan definisi kontrol di atas, yaitu:
1.      Kontrol adalah sebuah sistem, dengan kata lain kontrol terdiri atas sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.
2.      Fokus dari kontrol adalah situasi yang tidak teratur, dimana keadaan ini bisa terjadi jika ada masukan yang tidak semestinya masuk ke dalam system.
3.      Kontrol digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan memperbaiki situasi yang tidak teratur, sebagai contoh:
a.       Preventive control – merupakan instruksi yang diletakkan pada dokumen untuk mencegah kesalahan pemasukan data
b.      Detective control – dimaksudkan sebagai kontrol yang diletakkan pada program yang berfungsi mendeteksi kesalahan pemasukan data
c.       Corrective control – merujuk kepada jenis program yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan pada data yang mungkin timbul akibat gangguan pada jaringan, komputer ataupun kesalahan user.
Secara umum, fungsi dari kontrol adalah untuk menekan kerugian yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi pada sebuah sistem. Tugas auditor adalah untuk menetapkan apakah kontrol sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diharapkan. Auditor harus dapat memastikan bahwa setidaknya ada satu buah kontrol yang dapat menangani resiko bila resiko tersebut benar-benar terjadi.



BAB II PEMBAHASAN

2.1 Definisi Pengendalian Internal
Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian interal, tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengendalian internal, maka penulis secara berurutan akan mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian internal tersebut (Pratiwi, 2014:12).
            Definisi dari pengendalian internal menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005: 227) adalah “Kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan perusahaan telah diikuti.
            Menurut Mulyadi (2001: 163), sistem pengendalian internal adalah: “Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”
2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal
Tujuan dari dilakukannya pengendalian internal adalah menjamin manajemen dari suatu perusahaan, organisasi atau entitas agar:
·         Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
·         Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya
·         Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan, serta dapat menyediakan informasi tentang bagaimana penilaian terhadap kinerja perusahaan dan manajemennya. Tidak hanya itu, pengendalian internal juga menyediakan informasi yang berguna sebagai pedoman dalam perencanaan terhadap berbagai aktivitas di masa mendatang.
2.3 Sifat-sifat Pengendalian Internal
Menurut Gondodiy Oto (2009, p 137), pengendalian internal digolongkan dalam kategori preventive (pencegahan), detection (deteksi) dan corrective (perbaikan), yang penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:
1.      Preventive Control, yaitu pengendalian internal yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan (atau mencegah) agar jangan sampai terjadi kesalahan (error) maupun penyalahgunaan (kecurangan, fraud) dalam pengoperasian sistem.
2.      Detection Control, di sini diartikan sebagai pengendalian yang dirancang dengan tujuan untuk mendeteksi kesalahan (umumnya berkisar di masalah berupa ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan) yang terjadi saat merekam atau melakukan konversi data dari media sumber (media input) untuk ditransfer ke sistem komputer.
3.      Corrective Control, merujuk ke bagian pengendalian yang dilakukan bila ditemukan data yang sebenarnya memiliki error tetapi sama sekali tidak terdeteksi oleh program validasi. Di sini harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan perbaikan terhadap data yang salah, dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar setelah terjadinya kesalahan tersebut.



BAB III ANALISA


3.1 Studi Kasus Pengendalian Internal
Pada sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) yang sebut saja bernama PTN X, terdapat sebuah kasus dimana PTN tersebut telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan berdasarkan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Namun saat hasil laporan keuangan dari auditor eksternal dibandingkan dengan hasil audit operasional yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil yang didapat adalah didapati berbagai temuan yang terkait pengadaan barang dan jasa pada PTN tersebut yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun peraturan internal dari PTN tersebut. Adanya perbedaan yang muncul pada hasil temuan dari kedua institusi auditor eksternal tersebut dapat menjadi indikasi adanya potensi tata kelola dan pengendalian yang tidak sesuai. Maka untuk studi kasus ini, PTN tersebut dijadikan sebagai subyek penelitian karena posisinya yang strategis, serta menjadi prototipe untuk menggambarkan kompleksitas dari pengelolaan perguruan tinggi serta evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian internal yang selama ini dijalankan di dalam PTN tersebut.
3.2 Analisa Studi Kasus
Berdasarkan hasil analisa dari kasus yang telah disebutkan di subbab sebelumnya, dapat diketahui secara jelas bahwa PTN X telah memenuhi lima poin pengendalian internal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008. Lima poin tersebut adalah:
1.      Evaluasi Lingkungan Pengendalian – hasil dari proses evaluasi ini berhasil menunjukkan bahwa lingkungan yang ada dalam PTN X tersebut mencerminkan adanya dukungan terhadap manajemen dalam terciptanya sistem pengendalian internal lembaga yang efektif, dengan berdasarkan pada poin-poin berikut:
a.       Integritas dan etika yang kuat
b.      Komitmen terhadap kompetensi dari setiap pihak di dalam lingkungan PTN
c.       Filosofi dan gaya operasi yang mendukung keterbukaan
d.      Struktur dari organisasi yang fleksibel dalam menghadapi perubahan
e.       Pemahaman yang baik terhadap pertanggungjawaban untuk wewenang dari masing-masing pihak.
2.      Evaluasi Penilaian Risiko – secara umum penilaian seluruh risiko yang ada pada lingkungan PTN X dilakukan melalui satuan audit internal dengan baik, yang dimana ini disertai dengan tindakan berupa memberikan perhatian terhadap prioritas dari risiko dan pemilihan unit yang akan diaudit secara seksama. Namun sayangnya dokumentasi dari penilaian risiko yang bersifat spesifik, terukur dan realistis dari pimpinan unit kerja di PTN tersebut masih belum ada sama sekali.
3.      Evaluasi Informasi dan Komunikasi – di sini PTN X telah berhasil menerapkan sistem berbasis teknologi informasi yang berfungsi untuk mengatur keuangan dari PTN secara sangat baik, terutama dalam hal proses-proses yang bersinggungan dengan akuntansi dan pengaturan anggaran. Namun karena prosesnya belum sepenuhnya terotomatisasi (masih harus dilakukan dengan menggunakan cara input manual), maka tingkat kerawanan terhadap terjadinya salah penyajian akibat kesalahan input (ditambah dengan besarnya volume data yang harus dihitung dan dikompilasi) masih sangat tinggi.
4.      Evaluasi Aktivitas Pengendalian – aktivitas pengendalian keuangan yang dilakukan dalam PTN X secara umum memenuhi poin-poin yang berkaitan dengan hal sebagai berikut:
a.       Peninjauan ulang atas kinerja keuangan yang dilakukan bersama dengan proses penyusunan anggaran tahunan dan rencana kegiatan anggaran tahunan (RKAT).
b.      Pembinaan SDM yang dilakukan dalam rangka mencapai target dan anggaran yang ditetapkan berdasarkan rencana kegiatan tahunan (RKT) dan RKAT dari PTN tersebut.
c.       Pemrosesan informasi yang dikendalikan oleh pihak yang memiliki peran yang sesuai dengan tugas kerjanya.
d.      Pengendalian fisik aset yang dilakukan oleh staf yang bertanggungjawab atas pengelolaan aset-aset tersebut kepada Direktorat Pengelola Aset.
e.       Pemisahan tanggungjawab dan tugas ke bidang-bidang yang sesuai, termasuk pula untuk transaksi atau kejadian di PTN tersebut. Ini disertai dengan penunjukan staf untuk pengerjaan transaksi atau kejadian yang sah dengan merujuk ke RKAT masing-masing unit kerja
f.       Pencatatan dan pengklasifikasian setiap transaksi dan kejadian yang telah terjadi dengan menggunakan bagan yang sesuai untuk masing-masing kegiatan.
5.      Evaluasi Pemantauan – untuk evaluasi ini, secara dasar seluruh kegiatan yang sedang berjalan di PTN X diawasi secara langsung dan terus berlanjut, berikut dengan proses audit internal yang dilaksanakan oleh satuan internal dari PTN yang bertanggungjawab atas seluruh data hasil audit, serta melakukan pembandingan antara hasil temuan audit internal dengan tinjauan hasil audit dari pihak eksternal untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan pada satu periode tahun anggaran tersebut bersifat transparan dan dapat dipantau secara berkelanjutan.
Dari sini kemudian dapat ditarik sebuah pernyataan yang terkait dengan hasil dari analisa di atas bahwa secara garis besar PTN X merupakan salah satu dari institusi perguruan tinggi yang tidak melakukan kecurangan terhadap hasil audit operasional dari auditor eksternal (dalam contoh kasus ini yaitu hasil audit operasional oleh BPK di periode tahun 2012 hingga 2013). Ini disebabkan fakta bahwa penerapan secara menyeluruh dari pengendalian internal dalam aktivitas institusi pendidikan seperti PTN X maupun institusi-institusi lainnya akan mencegah, mendeteksi dan memperbaiki berbagai masalah yang jika dibiarkan akan mendatangkan dampak buruk bagi institusi tersebut, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pengendalian internal akan memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja institusi secara keseluruhan. – Arya D.P.
Solusi yang telah diberikan untuk permasalahan diatas merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian pengendalian internal. Dengan menggunakan pengendalian internal sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dapat dikatakan cukup efektif. Karena pengendalian internal dapat melakukan penanggulangan masalah serta memperbaiki kelemahan – kelemahan prosedur atau kebijakan yang dapat dikatakan berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung. – M. Faisal. H
Dari permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi negeri di atas, pengendalian internal dijadikan peringatan pertama yang efektif. Indikasi terjadinya mismanagement atau penyimpangan karena posisinya langsung bersinggungan dengan tubuh institusi keseluruhan, pengendalian internal dapat melakukan pencegahan, pendeteksian dan juga perbaikan kelemahan terhadap serangkaian prosedur, apabila pengendalian internal dilakukan secara kontinu maka permasalahan yang merugikan lembaga pendidikan tersebut tidak terulang di kemudian hari dengan demikian penyusunan sistem pengendalian internal dan penerapannya di rancang untuk dapat mendukung operasional sistem kerja yang berjalan agar efektif dan efisien sesuai SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). – Rizki A.D



BAB IV PENUTUP


4.1 Kesimpulan
Para auditor sistem informasi secara khusus berkonsentrasi pada evaluasi kehandalan atau efektifitas pengendalian / kontrol sistem. Dengan menerapkan engendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan, serta dapat menyediakan informasi tentang bagaimana penilaian terhadap kinerja perusahaan dan manajemennya. Tidak hanya itu, pengendalian internal juga menyediakan informasi yang berguna sebagai pedoman dalam perencanaan terhadap berbagai aktivitas di masa mendatang.
4.2 Saran
Pengendalian internal dilakukan secara kontinu maka permasalahan yang merugikan lembaga pendidikan tersebut tidak terulang di kemudian hari dengan melakukan penanggulangan masalah serta memperbaiki kelemahan – kelemahan prosedur atau kebijakan yang dapat dikatakan berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

DAFTAR PUSTAKA


[1] Mulyadi, 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
[2] Warren, Carl S., James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. Pengantar Akuntansi, Edisi 21, Terjemahan Aria Farahmita, SE. Ak,; Amanugrahani, SE. Ak,; Taufik Hendrawan, SE. Ak.Salemba Empat, Jakarta.
[3] Zamzami, Faiz, Ihda Arifin Faiz, 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus Pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri, [online], (http://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/viewFile/351/413, diakses tanggal 14 Oktober 2018)

===/===

Tugas Individu: Standar dan Panduan untuk Audit SI



Standar Audit SI tidak lepas dari standar professional seorang auditor SI. Standar professional adalah ukuran mutu pelaksanaan kegiatan profesi yang menjadi pedoman bagi para anggota profesi dalam menjalankan tanggungjawab profesinya. Standar profesional adalah batasan kemampuan (knowledge, technical skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seseorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang aturan-aturannya dibuat oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Beberapa standar audit SI yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:
  • ISACA : IT Standards, Guidelines, and Tools and Techniques for Audit and Assurance and Control Professionals
  • IIA : International Professional Practices Framework / IPPF
  • IASII : Standar Audit Sistem Informasi
  • BI : Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank / SPFAIB
  • BPPT : Framework, Kode Etik & Standar, Pedoman Umum Audit Teknologi

  1. ISACA
ISACA adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Awalnya dikenal dengan nama lengkap Information Systems Audit and Control Association, saat ini ISACA hanya menggunakan akronimnya untuk merefleksikan cakupan luasnya di bidang tata kelola teknologi informasi. ISACA telah memiliki kurang lebih 70.000 anggota yang tersebar di 140 negara. Anggota ISACA terdiri dari antara lain auditor sistem informasi, konsultan, pengajar, profesional keamanan sistem informasi, pembuat perundangan, CIO, serta auditor internal. Jaringan ISACA terdiri dari sekitar 170 cabang yang berada di lebih dari 60 negara, termasuk di Indonesia.
  1. IIA COSO
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, atau disingkat COSO, adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional: American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association(AAA), Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) danThe Institute of Management Accountants (IMA).
  1. ISO 1799
ISO / IEC 17799: 2005 menetapkan pedoman dan prinsip umum untuk memulai, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki manajemen keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Tujuan yang diuraikan memberikan panduan umum mengenai tujuan umum manajemen keamanan informasi yang diterima secara umum. ISO / IEC 17799: 2005 berisi praktik terbaik pengendalian dan pengendalian pengendalian di bidang pengelolaan keamanan informasi berikut:
  • Pengorganisasian keamanan informasi;
  • Manajemen aset;
  • Keamanan sumber daya manusia;
  • Keamanan fisik dan lingkungan;
  • Komunikasi dan manajemen operasi;
  • Kontrol akses;
  • Akuisisi sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan;
  • Manajemen insiden keamanan informasi;
  • Manajemen kontinuitas bisnis;
  • Pemenuhan.
Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/ISACA
https://id.wikipedia.org/wiki/COSO
https://www.iso.org/standard/39612.html
https://herunugroho.staff.telkomuniversity.ac.id/tugas-membandingkan-standar-audit-si/

Rabu, 10 Oktober 2018

Tugas SKTI 2: Resume Bab 4, 5, dan 6

NPM: 14115280
Nama: Mohammad Faisal Hasbullah
Kelas: 4KA23
Matkul: Sistem Keamanan SIstem Informasi
Dosen: Kurniawan B.Prianto, S.KOM.,SH,MM
Tugas: Resume Bab 4, 5, dan 6

BAB 4 PENGAMANAN SISTEM OPERASI
Pada dasarnya seorang pengguna komputer sangat membutuhkan rasa kenyamanan ketika sedang mengoperasikannya.Berbicara mengenai keamanan sistem, ada dua hal yang sering diperdebatkan yaitu mengenai istilah keamanan dan proteksi. Proteksi biasanya menyangkut faktor -faktor internal sistem yang ada di dalam komputer. Sedangkan keamanan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (lingkungan) di luar sistem dan faktor proteksi terhadap sumber daya sistem. Sistem operasi hanya satu porsi kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena peran sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, dimana perangkat lunak lain meminta pengaksesan, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. 

Bab ini akan menjelaskan tentang Model-model keamanan dalam sistem operasi, Perancangan sistem operasi yang aman, Bentuk serangan terhadap sistem operasi, injauan terhadap sistem operasi yang aman dan,Contoh sistem operasi yang aman.


BAB 5 MALICIOUS SOFTWARE
Malware (Malicious Software) adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi.
Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data / informasi. Hal yang pada umumnya terjadi penyebab malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disisipan malware. Malware mencakup virus, worm, Trojan horse, sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC.

Bab ini akan menjelaskan tentang Perlindungan terhadap virus komputer dan Pengendalian program terhadap ancaman lainnya.


BAB 6 PENGAMANAN SISTEM BASIS DATA
Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baikdalam bentuk kesengajaan atau pun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan mempengaruhi system serta secara konsekuensi terhadap perusahaan/organisasi yang memiliki system database.Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari system database, yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang dan data.

Bab ini akan menjelaskan tentang Teknik-teknik pengamanan database yang handal dan memiliki integritas, Perlindungan terhadap data yang sensitif, Rangkuman permasalahan keamanan database, Konsep database multilevel, dan Konsep keamanan bertingkat dalam database.

Untuk lebih lengkapnya pembaca dapat membuka link PDF dibawah:




Sumber:
https://riezfi02.wordpress.com/2012/11/25/keamanan-komputer-model-keamanan-komputer-dan-jenis-jenis-serangan/
https://ruswandar.wordpress.com/computer/prinsip-dasar-perancangan-sistem-yang-aman/
http://srifadilahmendrof.blogspot.com/2015/04/jenis-dan-bentuk-serangan-keamanan.html
http://rivqiromadhoni.blogspot.com/2015/10/pengamanan-sistem-operasi.html
https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-malware-penyebab-dan-mengatasinya/
https://riefachuy.wordpress.com/2009/08/30/teknik-perlindungan-program-terhadap-virus-komputer/
http://herrysetiawan19.blogspot.com/
http://ayrmd.blogspot.com/2017/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html
https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-ii/sistem-keamanan-komputer/pengamanan-sistem-basis-data/
http://www.phintraco.com/pengertian-dan-konsep-dari-network-security/
http://lulu_mawadah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/41691/keamanan-database.pdf
http://parapepetualangmimpi.blogspot.com/2013/10/konsep-database-multilevel.html